Author: Admin 18
-

Kemenkominfo Kembali Tegaskan PSE Untuk Tata Kelola, Bukan Hanya Pajak
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali menegaskan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat bukan bentuk pengendalian melainkan bentuk pendataan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan meskipun ada platform yang sudah membayar pajak PPN seperti Steam, tetap harus mendaftarkan diri. Berdasarkan keterangan resmi dari Direktur Jenderal Pajak pada 17 November 2020, Steam […]
-

Insentif PPnBM Capai Rp 385 Miliar hingga Juni 2022
Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 385 miliar hingga Juni 2022. Insentif ini diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif di tengah pandemi Covid-19. “Sampai Juni 2022 yang dimanfaatkan untuk insentif PPnBM kendaraan bermotor senilai Rp 385 miliar,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam Konferensi […]
-

Harga Sawit Sempat Rekor, DJP Riau Raup Pajak Rp10,68 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau selama paruh 2022 telah mengumpulkan penerimaan pajak Rp10,68 triliun. Jumlah ini setara 60,99 persen dari target 2022 sebesar Rp17,5 triliun. Kepala DJP Riau Ahmad Djamhari mengatakan target pajak dari Riau telah mengalami kenaikan dari semula Rp15,68 triliun. Target penerimaan pajak nasional juga naik dari Rp1.252,3 triliun menjadi Rp1.484,9 triliun. […]
-

Berisiko Tingkatkan Penegakan Hukum, Belanja Perpajakan Harus Tepat
Pemberian insentif pajak – yang dapat dikelompokkan dalam belanja perpajakan (tax expenditure) – berkorelasi dengan penegakan hukum. Dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022, OECD menyatakan meskipun sering diklaim dapat menciptakan investasi baru dan meningkatan penerimaan pajak, pemberian insentif secara empiris dikaitkan dengan penerimaan pajak korporasi yang lebih rendah. “Akhirnya, tax expenditure cenderung […]
-

Pengawasan Wajib Pajak oleh DJP, Tidak Dimungkinkan Lagi Secara Manual
Jumlah wajib pajak dan pengawasan menjadi bagian dari sejumlah alasan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam pengembangan compliance risk management (CRM) dan business intelligence (BI). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dahulu, jumlah wajib pajak sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut, pada masa-masa tersebut, DJP masih bisa melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara […]
WA only