Author: Admin 18
-

Omzet WP Bakal Tembus Rp10 Miliar, Petugas Pajak Adakan Kunjungan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap melaksanakan kunjungan ke tempat usaha wajib pajak di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada 27 April 2025. Petugas pajak dari KP2KP Sidrap Rahmat Hidayat mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan sebagai tindak lanjut dari permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). “PKP adalah pengusaha yang […]
-

Ribuan Hotel hingga Kafe di Daerah Ini Belum Terdaftar sebagai WP
Puluhan ribu akomodasi wisata, termasuk restoran, di Kabupaten Badung, Bali, terungkap belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal ini berarti puluhan ribu usaha akomodasi tersebut belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba mengatakan hanya sekitar 10.000 hotel dan restoran yang terdata sebagai wajib pajak daerah. Padahal, […]
-

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sampaikan Surat Paksa kepada WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Utara mengadakan kunjungan ke tempat wajib pajak di daerah Kelapa Gading pada 28 April 2025 untuk menyampaikan surat paksa secara langsung. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Jakarta Utara Fikri Hanafi Faturrahman mengatakan penyampaian surat paksa tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan aktif. KPP sebelumnya […]
-

Setoran Pajak Kanwil LTO Masih Jauh dari Target
Realisasi penerimaan dari mayoritas jenis pajak utama mengalami kontraksi Realisasi penerimaan yang berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Wajib Pajak Besar alias Kanwil Large Tax Office (LTO) mencapai Rp 169,6 triliun secara neto hingga 30 April 2025. Angka ini baru setara dengan 23,08% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang […]
-

MK Tolak Judicial Review Terkait Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian materiil yang diajukan atas Pasal 34 ayat (2) huruf c UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk menetapkan syarat lain yang harus dipenuhi guna menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Menurut MK, permohonan pengujian materiil atas UU Pengadilan Pajak yang diajukan oleh […]
WA only