Author: Admin 18
-
Penting Nih! Tarif Pajak 0,5% untuk UMKM Harus Diperpanjang
Stimulus fiskal untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Para pengamat menilai, kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen yang akan berakhir pada 2024 perlu diperpanjang, bahkan diturunkan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis UMKM yang menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and […]
-
Komisi Informasi Pusat: Masyarakat Terbebani Pungutan Pajak yang Semakin Meningkat
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin tertekan akibat beban pajak yang terus meningkat. Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengatakan, saat ini masyarakat sudah menghadapi berbagai pungutan pajak yang memberatkan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak atas bonus, hingga pajak konsumsi. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi […]
-
Coretax Bikin Risiko Telat Setor Pajak Berkurang, Begini Penjelasannya
Salah satu keuntungan menggunakan fitur deposit pajak melalui coretax ialah berkurangnya risiko keterlambatan pajak. Hal ini disebabkan tanggal pengisian deposit pajak akan diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. Apabila pengisian dilakukan beberapa kali, selama ada sisa saldo dari pengisian paling awal maka tanggal pengisian paling awal lah yang menjadi tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. […]
-
Soal Tax Amnesty, Pengamat: Pemerintah Perlu Belajar dari Pengalaman
Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pemerintah sudah seharusnya belajar dari pengalaman tax amnesty jilid satu maupun dua sebelum benar-benar merealisasikan tax amnesty jilid III. Raden menjelaskan pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak pernah mengirim email dan surat kepada Wajib Pajak tentang harta-harta yang belum dilaporkan. Data tersebut menjadi pendorong bagi […]
-
PPN Naik Tahun Depan, Ditjen Pajak Sebut Beras akan Dikecualikan
Pemerintah bakal menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, memastikan kebutuhan penting masyarakat tak akan terdampak penyesuaian PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Dwi Astuti, mengatakan tak semua barang dan jasa jadi objek PPN. Barang yang dibutuhkan rakyat […]
WA only