Author: Admin 18
-

Satgas PKH Ikut Optimalisasi, Setoran Pajak Tambah Rp1,75 Triliun
Pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak senilai Rp1,75 triliun sampai dengan 21 November 2025 dari kegiatan penertiban kawasan hutan (PKH). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut kepatuhan pembayaran pajak, khususnya dari wajib pajak yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, cukup meningkat sejak pemerintah menurunkan Satgas PKH. “Total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan […]
-

DJP sebut TER picu kontraksi penerimaan PPh orang pribadi dan PPh 21
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) menyebabkan kontraksi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan dari jenis pajak PPh OP dan PPh 21 tercatat sebesar Rp191,66 triliun atau turun 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Ada penurunan PPh orang pribadi […]
-

Penerimaan Pajak Lesu, Ini Penyebab Utamanya
Penerimaan pajak negara dalam 10 bulan terakhir belum optimal. Kelesuan penerimaan pajak, utamanya disumbang oleh kemerosotan yang tajam pada realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21. Secara bruto, Kemenkeu mencatatkan, penerimaan pajak hingga Oktober 2025 sebesar Rp 1.799,5 triliun, meningkat 1,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1.767 […]
-

104 Pengemplang Pajak Bayar Kewajiban ke Negara, Nilainya Tembus Rp 11 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan telah berhasil mendapat penerimaan Rp 11,48 triliun dari 104 wajib pajak yang menunggak kewajiban ke negara. Jumlah itu lebih dari separuh dari target Rp 20 triliun pada tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, ada 201 total wajib pajak yang terdata menunggak dengan jumlah besar. Hal ini sudah […]
-

Kring Pajak Beri Penjelasan Soal Kriteria WP yang Dapat Gunakan NPPN
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan menjelaskan terkait dengan kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Kring Pajak menyebut wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih […]
WA only