Author: Admin 18

  • GIPI: Pengajuan yudisial pajak hiburan dilakukan pekan depan

    GIPI: Pengajuan yudisial pajak hiburan dilakukan pekan depan

    Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judisial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa,” ujar Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Jakarta, Rabu. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 […]

  • Ini Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pensiunan

    Ini Skema Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pensiunan

    Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dibedakan menjadi 2. Pertama, penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Kedua, penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun […]

  • BI: 475 Daerah Terapkan QRIS untuk Pembayaran Pajak

    BI: 475 Daerah Terapkan QRIS untuk Pembayaran Pajak

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan 475 daerah telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak. “Data penggunaan QRIS itu sudah 475 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda, digunakan untuk transaksi penerimaan pajak daerah,” kata Perry saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024). Jumlah 475 pemda, […]

  • 3 Daerah Mulai Turunkan Pajak Hiburan, Jakarta Sabar Dulu

    3 Daerah Mulai Turunkan Pajak Hiburan, Jakarta Sabar Dulu

    Sejumlah daerah telah menerapkan keringanan atau insentif pajak hiburan untuk para pelaku usaha. Hal ini menyusul penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang memberikan kewenangan kepada pemda dalam memberikan keringanan tersebut. SE tersebut diterbitkan Kemendagri mengingat tingginya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yakni 40-75% untuk jasa hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar […]

  • Fitur Buku Besar, DJP Sebut Adanya Transparansi untuk Wajib Pajak

    Fitur Buku Besar, DJP Sebut Adanya Transparansi untuk Wajib Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) akan menyediakan buku besar wajib pajak dalam taxpayer portal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Dalam video yang diunggah di Youtube, DJP mengatakan menu buku besar wajib pajak akan memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan. Catatan tersebut disajikan dalam […]

WhatsApp WA only