Author: Admin 18
-
Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Akhirnya Resmi Diperpanjang
Pemerintah resmi memperpanjang masa berlaku pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (20/9/2024). Perpanjangan insentif PPN DTP tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2024. Dalam pertimbangan pemerintah, fasilitas diberikan dalam rangka mengerek pertumbuhan […]
-
DJP imbau warga Papua waspadai pemberitahuan palsu terkait “coretax”
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak (DJP) Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama) mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan adanya surat pemberitahuan palsu terkait Core Tax Administration System (Coretax) yang banyak beredar melalui media Whatsapp. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih di Jayapura, Rabu (11/9), […]
-
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementerian Baru Sudah Disiapkan
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk mengantisipasi pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru. Thomas mengatakan pembentukan atau perubahan nomenklatur K/L akan tergantung pada keputusan presiden terpilih. Kemenkeu pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mempersiapkannya. “Semua sudah dikoordinasikan. Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi, […]
-
e-Tax Court Bakal Gunakan NPWP 16 Digit saat Coretax Sudah Siap
Sekretariat Pengadilan Pajak bersiap mengimplementasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP dan NPWP 16 digit pada layanan e-tax court sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Dara Puspitaningrum mengatakan sistem e-tax court sesungguhnya sudah siap mengimplementasikan NIK-NPWP dan NPWP 16 digit. Namun, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara penuh saat coretax […]
-
Pajak Kendaraan Bisa Naik Rp34,27 Triliun Jika Semua Tunggakan Ditagih
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) baru sebesar 51,99%. Dengan kepatuhan sebesar 51,99%, provinsi-provinsi di Indonesia mampu mengumpulkan PKB senilai Rp53,98 triliun pada tahun lalu. Bila tingkat kepatuhan bisa ditingkatkan dari 51,99% menjadi 85%, penerimaan PKB diperkirakan naik menjadi senilai Rp88,25 triliun, bertambah Rp34,27 triliun. “Gap realisasi […]
WA only