Author: Admin 18
-
Bimo Bakal Perketat Syarat Mantan Pegawai DJP Jadi Konsultan Pajak
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya memperketat syarat bagi mantan pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menjadi konsultan pajak. Ketentuan mengenai persyaratan konsultan pajak telah diatur dalam PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Bimo berencana mensyaratkan mantan pegawai DJP menunggu 5 tahun jika ingin menjadi konsultan pajak, lebih panjang dari ketentuan saat ini selama 2 tahun. “Ketika […]
-
Dirjen Pajak Buka Suara Usai Kejagung Geledah Rumah Pejabat DJP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Sebagaimana diketahui pada Senin (17/11/2025), Kejagung menggeledah sejumlah rumah pejabat pajak seusai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 masuk ke tahap penyidikan. “Tentu […]
-
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejaksaan, Begini Respons DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung terhadap beberapa pejabat pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan DJP berpandangan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas institusi DJP. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas […]
-
Bos Pengusaha Ritel Modern Minta Pekerjanya Ikut Dapat Diskon Pajak
Pemerintah sudah menggelontorkan paket program stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang mencakup di dalamnya adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Selain itu, paket ini juga termasuk program pembebasan PPh untuk […]
-
Didanai Pajak, BGN Akan Tutup Dapur MBG yang Tak Urus SLHS
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mengurus kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Bila SPPG tak kunjung mengurus kepemilikan SLHS dalam waktu 30 hari ke depan, BGN akan menutup SPPG tersebut. “Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya […]
WA only