Author: Admin 18
-

Sri Mulyani Bakal Evaluasi PPh Final 0,5% untuk UMKM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini. “Jadi insentif pajak tetap tapi fasilitas untuk gunakan PPh final ini akan kita evaluasi apakah masih dibutuhakan atau kita melihat UMKM punya kapasitas untuk […]
-

Bea Cukai Akui Sudah Bahas Tarif Cukai Rokok 2025, Jadi Naik?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025. Pasalnya, tarif cukai rokok yang bersifat multiyears secara dua tahunan (2023—2024) berarkhir pada tahun ini. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan untuk tarif cukai rokok berdasarkan […]
-

Bapenda Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan Penyempurnaan Zona Nilai Tanah, Tingkatkan Pencapaian Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi kegiatan analisis penyempurnaan ZNT (Zona Nilai Tanah). Kegiatan yang belum lama ini digelar di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi diikuti oleh para kepala dusun se-Kecamatan Cisaat. Sekretaris Bapenda Kabupaten Sukabumi, Agus Kurniadi, saat dikonfirmasi mengatakan tujuan dari sosialisasi analisis penyempurnaan ZNT (Zona Nilai Tanah) guna […]
-

Anggaran Subsidi Energi Era Prabowo-Gibran Dipangkas Rp1,1 Triliun
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi senilai Rp1,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi energi pada postur sementara RAPBN 2025 disepakati senilai Rp203,4 triliun atau turun 0,53% dari usulan pemerintah Rp204,5 triliun. Menurutnya, koreksi ini terjadi sejalan dengan perubahan […]
-

Sleman Tetapkan 3 Jenjang Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Pangan & Ternak
Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta berubah. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan tarif salah satunya dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD […]
WA only