Author: Admin 18
-

Pupuk Indonesia Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar
Atas kontribusinya dalam membayar pajak, PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai ’20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023′ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disampaikan langsung dalam memperingati Hari Pajak 2024. Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menyatakan selain berkomitmen mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan […]
-

ASN Pindah ke IKN, Setoran Pajak ke DKI Jakarta Berpotensi Turun
Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengakui pemindahan aparatur sipil negara (ASN) bisa berdampak kepada penerimaan negara, khususnya dari pos pajak daerah. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Provinsi DKI Jakarta, Mulyo Susongko mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan akibat pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur. Dirinya mencontohkan, biasanya para ASN dari K/L […]
-

Upload Dokumen ke e-Faktur, Status Reject Null Pointer? Ini Kata DJP
Hingga pagi ini, Rabu (31/7/2024) pukul 10.30 WIB, beberapa wajib pajak yang mengeluhkan status reject dengan notifikasi Null Pointer saat mengunggah dokumen impor. Sejumlah wajib pajak langsung menyampaikan kendala tersebut kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui media sosial X. Notifikasi eror yang muncul adalah ‘Null Pointer id.go.pajak.efaktur.api.ws.endpoint.proxy.DokumenTertentuProxy.saveNewDokumenPm’. “Apakah dokumen lain atas impor […]
-

Konvensi Pajak Bakal Dibentuk, Anggota PBB Diminta Utamakan Konsensus
G-20 meminta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengedepankan semangat kerja sama dan iktikad baik ketika menegosiasikan Konvensi Pajak PBB atau UN Tax Convention. Dalam dokumen The Rio de Janeiro G20 Ministerial Declaration on International Tax Cooperation, G-20 menyebutkan aspirasi negara berkembang dan negara maju sama-sama perlu dipertimbangkan untuk menciptakan kerja sama perpajakan yang inklusif dan […]
-

Indonesia Bakal Ditinjau Komite OECD, Termasuk Soal Kebijakan Fiskal
Dalam proses aksesi menjadi anggota OECD, Indonesia bakal ditinjau oleh sejumlah komite yang mencakup berbagai bidang. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan terdapat 26 komite OECD yang bakal menilai Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan fiskal. Menurutnya, aspek perpajakan menjadi salah satu yang akan dinilai oleh komite OECD. “Di OECD, dari 26 komite, ada khusus komite mengenai fiscal […]
WA only