Author: Admin 18
-

Omzet Tembus Rp4,8 Miliar di Tengah Tahun, Kapan Harus Lapor Jadi PKP?
Pelaporan usaha untuk kemudian dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) perlu dilakukan oleh wajib pajak paling telat pada akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 17 PMK 164/2023. Sebagai contoh, omzet dari kegiatan usaha seorang wajib pajak sudah melewati Rp4,8 miliar pada September 2024. […]
-

Sri Mulyani Tanggung Pajak Karyawan hingga Perumahan Rp11,29 Triliun, Ini Detailnya
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp11.285.195.031.132 atau sekitar Rp11,29 triliun. Mengacu Laporan Keuangan DJP 2023, realisasi pajak DTP tang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tersebut hampir menyentuh angka 100% dari […]
-

2.550 Wajib Pajak Kanwil DJP Jabar III Uji Coba Penggunaan “Core Tax”
Sebanyak 2.550 Wajib Pajak terpilih yang terdaftar di unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) melakukan uji coba Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax. Uji coba tersebut dilakukan dalam acara Edukasi Core Tax Tahap I pada 12 Agustus 2024 hingga 30 September 2024 dengan narasumber […]
-

Insentif Pajak untuk Pariwisata di Negara Ini Diperpanjang hingga 2025
Pemerintah Kamboja akan mengumumkan kembali perpanjangan pemberian insentif pajak untuk sektor pariwisata. Perdana Menteri Hun Manet mengatakan pemerintah tengah berfokus pada pemulihan sektor-sektor ekonomi di Kamboja, termasuk pariwisata. Melalui perpanjangan insentif pajak, dia berharap aktivitas pariwisata di seluruh daerah dapat berkembang. “Untuk terus membantu meringankan beban operator di sektor pariwisata, saya telah memutuskan untuk memperpanjang […]
-

Pengadilan Pajak Imbau Seluruh Pemda Gunakan e-Tax Court, Ini Sebabnya
Sekretariat Pengadilan Pajak mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menggunakan e-tax court dalam rangka mendukung upaya efisiensi administrasi sengketa pajak. Menurut sekretariat, keberhasilan implementasi e-tax court sangat bergantung pada pemahaman para pihak yang bersengketa atas aplikasi tersebut. Tak hanya Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), pemda juga merupakan pihak terlibat langsung […]
WA only