Author: Admin 19

  • Inilah Daftar Daerah yang Naikkan Tarif PBB Ratusan Persen, Kemdagri Minta Dibatalkan

    Inilah Daftar Daerah yang Naikkan Tarif PBB Ratusan Persen, Kemdagri Minta Dibatalkan

    Pemerintah pusat meminta bupati dan wali kota kaji ulang atau bahkan membatalkan kebijakan kenaikan tarif iuran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai ratusan persen atau lebih. Berikut daftar pemerintah daerah (pemda) yang menaikkan tarif PBB ratusan persen atau lebih, selain di Pati, Jawa Tengah. Diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif PBB di Pati yang mencapai ratusan […]

  • Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah

    Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah

    Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah masih menjadi sorotan publik. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut kontribusi terbesar datang dari PBB-P2, terutama bagi kabupaten dan kota yang telah menerapkan sistem digitalisasi pendataan objek […]

  • Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

    Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

    Pemerintah Kota Balikpapan membeberkan alasan mendasar penyesuaian besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi polemik.  Asisten I Bidang Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menyebutkan kenaikan PBB sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari peningkatan nilai properti pasca penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  “Nah kita pun juga dibilang ugal-ugalan, [padahal] tidaklah ugal-ugalan. Jadi […]

  • 57.311 Warga Kota Malang Bebas Bayar PBB 2026

    57.311 Warga Kota Malang Bebas Bayar PBB 2026

    Sebanyak 57.311 obyek akan dibebaskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang mulai tahun 2026. Mereka adalah wajib pajak yang seharusnya membayar tagihan senilai Rp 30 ribu. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah […]

  • Wajib Pajak Kini Bisa Ajukan Pengurangan PBB via Coretax

    Wajib Pajak Kini Bisa Ajukan Pengurangan PBB via Coretax

    Wajib pajak kini bisa mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui coretax. PBB dalam konteks ini, yaitu PBB sektor perhutanan, pertambangan migas, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan minerba, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Permohonan pengurangan PBB-P5L itu dapat diajukan melalui modul Layanan Wajib Pajak, menu Layanan Administrasi, dan submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi. […]

WhatsApp WA only