Author: Admin 19
-
Kanwil DJP Jakarta Pusat Serahkan Taxpayers Charter kepada Wajib Pajak
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Pusat menyerahkan piagam wajib pajak (taxpayers charter) kepada sejumlah wajib pajak. Acara penyerahan tersebut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, mulai dari wajib pajak selaku pengguna layanan, akademisi, asosiasi konsultan pajak, media massa, hingga kelompok disabilitas. “Peluncuran taxpayers charter adalah wujud nyata komitmen kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam […]
-
Belum Genap 3 Bulan Berlaku, Dirjen Pajak Revisi PER-6/PJ/2025
Belum genap 3 bulan berlaku, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merevisi sejumlah ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. PER-6/PJ/2025. Adapun PER-6/PJ/2025 mengatur ketentuan seputar pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Revisi PER-6/PJ/2025 tersebut dilakukan melalui PER-16/PJ/2025 yang berlaku mulai 13 Agustus 2025. Dalam pertimbangannya, revisi dilakukan untuk menampung penyesuaian ketentuan restitusi dipercepat yang belum terakomodasi […]
-
Target Setoran Pajak Naik di 2026, Pakar Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Pesatnya kenaikan target setoran pajak dalam RAPBN 2026 membuat kalangan akademisi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat. Sebagaimana diketahui, target penerimaan negara dari sisi pajak telah pemerintah tetapkan pada 2026 senilai Rp 2.357,71 triliun. Nominal itu naik hingga 13,51% dibanding target pajak dalam APBN tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun. “Catatan […]
-
Target Setoran Pajak Naik di 2026, Pakar Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Pesatnya kenaikan target setoran pajak dalam RAPBN 2026 membuat kalangan akademisi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat. Sebagaimana diketahui, target penerimaan negara dari sisi pajak telah pemerintah tetapkan pada 2026 senilai Rp 2.357,71 triliun. Nominal itu naik hingga 13,51% dibanding target pajak dalam APBN tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun. “Catatan […]
-
Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran
Pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada sektor perdagangan eceran yang dinilai memiliki aktivitas shadow economy yang tinggi dan berpotensi menggerus basis penerimaan pajak. Langkah ini tertuang dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengaku telah menyusun kajian pengukuran dan pemetaan shadow economy di Indonesia, termasuk Compliance Improvement Program (CIP) khusus, serta analisis […]
WA only