Author: Admin 19
-
Bos Pajak Panggil 200 Pengusaha Imbas Manipulasi Pajak Sawit
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru. DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Fitur Pembayaran Pajak Lewat QRIS
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian pengembangan kanal QRIS […]
-
Ditjen Pajak Akan Perluas Pembayaran Pajak via QRIS, Efektif Dongkrak Penerimaan?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian pengembangan […]
-
Anggota DPR Soroti Lonjakan SP2DK Jelang Tutup Tahun Pajak
DPR menyoroti lonjakan pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menjelang tutup tahun anggaran. Anggota Komisi XI DPR Harris Turino memandang SP2DK yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak (DJP) pada akhir tahun cenderung menyasar wajib pajak yang sudah patuh. “Selama ini yang banyak muncul adalah wajib pajak yang patuh dikejar terus. Banyak sekali yang […]
-
Rumah dengan PBB di Bawah Rp100.000 Tak Perlu Bayar Pajak Hingga 2029
Pemkab Bogor memberikan fasilitas pembebasan PBB khusus untuk objek dengan ketetapan PBB di bawah Rp100.000. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan penggratisan PBB dimaksud berlaku hingga 2029. Keringanan pajak tersebut diberikan sepanjang wajib pajak melakukan pelunasan pada 1 September hingga 31 Desember 2025. “PBB yang dibawah Rp100.000 kami sudah menyepakati sampai tahun 2029 tidak ada kenaikan […]
WA only