Author: Admin 19
-
WP Tertentu Kini Wajib Sampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25
Melalui Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) mewajibkan wajib pajak tertentu menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25. Laporan tersebut disampaikan kepada dirjen pajak secara elektronik via coretax. Wajib pajak tertentu dalam konteks ini adalah bank; BUMN; BUMD; wajib pajak masuk bursa; serta wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala (wajib pajak […]
-
Insentif Pajak Bisa Lebih Efektif jika Dibarengi Partisipasi WP
Ditjen Pajak (DJP) meyakini insentif pajak berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perekonomian nasional dan menggaet investasi dalam jangka panjang. Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Tengah II Herlin Sulismiyarti menilai banyak multiplier effect yang positif untuk menjaga perekonomian, meski pemberian insentif pajak akan mengurangi penerimaan negara. “Jadi, memang di sisi penerimaan akan […]
-
Ingin Ajukan KUR hingga Ratusan Juta, WP Aktifkan Kembali NPWP
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan asistensi kepada seorang wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengaktifkan kembali NPWP pada 26 Mei 2025. Seorang wajib pajak berinisial AR, didampingi istrinya, mendatangi KP2KP Sinjai untuk mengajukan pengaktifan NPWP miliknya yang sebelumnya berstatus non-efektif. Nanti, NPWP itu akan dipakai wajib pajak untuk mengajukan Kredit Usaha […]
-
DJP Imbau Wajib Pajak Waspadai Modus-Modus Baru Penipuan
Ditjen Pajak (DJP) kembali meminta para wajib pajak untuk mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Kini, urusan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), implementasi coretax administration system, hingga mutasi pegawai DJP turut digunakan oleh oknum penipu untuk menipu wajib pajak. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus […]
-
Pemerintah Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan
Pemerintah menerbitkan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang turut menegaskan peran online single submission (OSS) sebagai kanal untuk mengajukan insentif perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/6/2025). Pada Pasal 188 ayat (3) PP 28/2025, telah diatur bahwa subsistem fasilitas penanaman modal merupakan salah satu dari […]
WA only