Author: Admin 19
-
Pajak Perketat Penagihan, Layanan Publik Penunggak Pajak Bisa Diblokir
Pemerintah makin keras menekan wajib pajak yang bandel. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini punya senjata baru untuk memaksa penunggak pajak melunasi kewajibannya, yakni dengan membatasi hingga memblokir akses layanan publik. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025. Beleid tersebut menjadi dasar hukum bagi Ditjen Pajak untuk meminta […]
-
Aturan Baru Ditjen Pajak Dinilai Persempit Ruang Gerak Penunggak Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Aturan ini dinilai sebagai langkah berani dalam memperkuat penagihan aktif terhadap wajib pajak penunggak. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menilai […]
-
Pengamat Ingatkan Risiko Agresivitas Pajak di Tengah Peningkatan Target 2026
Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan negara pada 2026 dinilai sarat risiko terhadap iklim usaha dan kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat, menilai strategi agresif yang ditempuh DJP merupakan respons atas fiscal gap pemerintah yang kian melebar. Menurut Ariawan, indikasi tekanan fiskal terlihat dari rencana penambahan sekitar 4.000 […]
-
Kelas Atas Tahan Belanja, Pajak Barang Mewah Tak Lagi Wah
Pemerintah menurunkan target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri pada 2026 menjadi Rp 8,43 triliun, turun dari target 2025 yang sebesar Rp 10,78 triliun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025. Di sisi lain, target PPnBM Impor pada 2026 justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 6,81 triliun dibandingkan 2025 […]
-
Fakta Mengejutkan: Satu Desa Jadi Pusat Kejahatan Pajak Rp180 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik kejahatan perpajakan di Indonesia. Otoritas pajak menemukan satu desa yang secara masif menjadi produsen faktur pajak fiktif, dengan total potensi kerugian negara mencapai hampir Rp 180 miliar. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, jaringan faktur pajak fiktif tersebut memanfaatkan skema pengembalian pendahuluan pajak […]
WA only