Author: Admin 19
-
Tarif Baru Pajak Kripto Ditetapkan, OJK: Domestik Lebih Kompetitif
Perubahan ketentuan pajak atas aset kripto diyakini akan mendorong pengembangan industri kripto di dalam negeri. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (6/8/2025). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi berharap penerbitan PMK 50/2025 membuat daya saing industri kripto nasional terus […]
-
Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun
Pemerintah telah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp224,11 triliun pada semester I/2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan nilai transaksi aset kripto […]
-
Aturan Pajak Dirombak, OJK Harap Industri Kripto Makin Bersaing
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perubahan ketentuan pajak atas aset kripto akan mendorong pengembangan industri kripto di dalam negeri. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan penerbitan PMK 50/2025 menjadi bentuk reformasi kebijakan pajak atas aset kripto. Dengan perubahan perlakuan pajak tersebut, daya saing industri […]
-
Ada Perubahan Tarif Pajak Kripto, Ini Kata OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto memberikan kepastian hukum serta pengaturan yang lebih jelas terhadap aset kripto yang selama ini perkembangannya sangat pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset […]
-
Tekan Kebocoran Pajak, Pemkot Dorong Pembayaran Nontunai Via QRIS
Pemkot Depok akan terus meminimalkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara tunai. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan meningkatkan pembayaran nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard. Pj Sekretaris Daerah Kota Depok Nina Suzana meyakini penggunaan saluran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tersebut akan meningkatkan transparansi dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). “Kami […]
WA only