Author: Admin 19
-

DJP Ungkap Tantangan Penerapan Cooperative Compliance di Indonesia
Ditjen Pajak (DJP) menilai penerapan program cooperative compliance di Indonesia cukup menantang. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tantangan tersebut muncul, baik dari internal DJP maupun dari wajib pajak. Menurutnya, pendekatan cooperative compliance mendorong petugas pajak (fiskus) untuk mampu memahami proses bisnis wajib pajak. “Cooperative compliance menuntut anggota kami untuk mampu menguasai bukan hanya ketentuan perpajakan, […]
-

Dirjen Pajak Ungkap ‘Senjata Ampuh’ untuk Lawan Pengemplang Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengantongi daftar wajib pajak yang menjadi pengemplang pajak di seluruh sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, perkebunan, hingga UMKM. Data Dirjen Pajak ini diperoleh melalui penguatan sistem pengawasan dan informasi yang makin lengkap untuk mendeteksi kecurangan perpajakan. Modus tindakan penghindaran pajak yang dilakukan para pengemplang itu pun telah ia peroleh secara detail […]
-

Bagaimana Skema Diskon Pajak Jadi Modus Dugaan Korupsi di DJP yang Kini Diusut Kejagung
KEJAKSAAN Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Fokus perkara merupakan pegawai pajak yang diduga memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan melalui praktik tawar-menawar dan kesepakatan gelap dengan perusahaan atau wajib pajak. Kasus ini mencakup periode 2016-2020, dan Kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah para terduga pada pekan lalu. […]
-

DJP Buka Suara Usai Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Pejabat Pajak
DIREKTORAT Jenderal Pajak, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli merespon penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah rumah pegawai pajak dan kantor pajak. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi kami,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, […]
-

Dirjen Pajak: Ada Pengusaha Tahan Omzet agar Dapat Fasilitas PPh Final
Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah pengusaha mengatur strategi untuk bisa mendapatkan manfaat Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. “Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh […]
WA only