Author: Admin 19
-
Hal-Hal yang Perlu Diketahui dalam Penulisan Alamat NPWP di Coretax
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan melalui coretax system. Salah satu data pribadi yang perlu dimasukkan adalah alamat wajib pajak. Dalam mendaftar NPWP, perlu minimal data alamat utama, yakni alamat domisili wajib pajak untuk dimasukkan pada coretax system. Wajib pajak perlu memastikan bahwa pengisian dan penulisan detail alamat sudah sesuai dengan KTP di Dukcapil. […]
-
Perpres Terbit, Anak BUMN Ini Urus Sistem Pungutan Pajak Digital Lintas Negara
Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Melalui beleid ini, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, anak usaha BUMN, sebagai pelaksana utama sistem baru pemungutan pajak dari aktivitas digital lintas negara. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor […]
-
Prabowo Tunjuk Jalin Pungut PPN Digital Global
Pemerintah ingin pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari aktivitas ekonomi digital global, lebih optimal. Hal tersebut dilakukan melalui sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP TDLN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025. Dalam Perpres baru ini, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, salah satu BUMN, sebagai pelaksana utama sistem, […]
-
Catat! Sewa Lapangan Padel Masuk Objek Pajak Hiburan di Jakarta, Wajib Bayar 10%
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta menetapkan fasilitas olahraga padel sebagai salah satu objek pajak daerah dengan tarif sebesar 10%. Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025, atas perubahan kedua dari Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 tahun 2024. Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, […]
-
Toko Online Bakal Kena Pajak, Shopee Tunggu Kemenkeu Terbitkan Regulasi
Shopee Indonesia masih menunggu terbitnya regulasi baru perihal pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk setiap transaksi penjualan barang oleh merchant atau perdagangan di e-commerce. Saat ini, aturan masih digodok oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, pemerintah mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 untuk setiap transaksi oleh perdagangan online. […]
WA only