Author: Admin 19
-
Tiga Sebab Penerimaan Pajak bakal Meleset Rp 112,4 Triliun dari Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi penerimaan pajak sepanjang 2025 bakal meleset Rp 112,4 triliun dari target awal. Menurut dia hilangnya potensi pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Prediksi tersebut berdasarkan paparan bendahara negara saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 3 Juli 2025 lalu. Sri menyatakan penerimaan perpajakan dari target Rp 2.189,3 […]
-
Jual Kendaraan Baru, Ini Cara Isi Kolom Nama BKP/JKP di Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 mengatur tata cara pengisian keterangan nama barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) dalam faktur pajak. Salah satunya atas penyerahan kendaraan bermotor baru. Merujuk pada ketentuan dalam PER-11/PJ/2025, pengisian kolom Nama BKP/JKP dalam faktur pajak diisi dengan nama BKP dan/atau JKP yang diserahkan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. […]
-
DJP Rilis Genta, Aplikasi untuk Unduh Data Faktur Pajak & Bukti Potong
Ditjen Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan aplikasi bernama generate data coretax (Genta). Aplikasi yang bisa diakses lewat laman genta.pajak.go.id itu menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/7/2025). Melalui aplikasi Genta, wajib pajak bisa meminta data hasil pemrosesan aplikasi coretax administration system. Data terbaru dapat diakses H+1 setelah pengajuan permohonan data. Permohonan […]
-
Hal-Hal yang Perlu Diketahui dalam Penulisan Alamat NPWP di Coretax
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan melalui coretax system. Salah satu data pribadi yang perlu dimasukkan adalah alamat wajib pajak. Dalam mendaftar NPWP, perlu minimal data alamat utama, yakni alamat domisili wajib pajak untuk dimasukkan pada coretax system. Wajib pajak perlu memastikan bahwa pengisian dan penulisan detail alamat sudah sesuai dengan KTP di Dukcapil. […]
-
Perpres Terbit, Anak BUMN Ini Urus Sistem Pungutan Pajak Digital Lintas Negara
Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Melalui beleid ini, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, anak usaha BUMN, sebagai pelaksana utama sistem baru pemungutan pajak dari aktivitas digital lintas negara. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor […]
WA only