Author: Admin 19
-
Usulan Pembebasan PPh dengan Upah Maksimal Rp 10 Juta Ditolak Purbaya, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan menaikkan batas besaran gaji tidak kena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP), bagi pekerja dengan pendapatan maksimal Rp 10 juta per bulan. Sebagaimana diketahui, terdapat usulan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp 10 juta untuk semua sektor pekerja, untuk mendorong daya beli masyarakat yang […]
-
Kemenkeu Tegaskan Skema DBH PPh Pasal 21 di Tiap Daerah Sudah Adil
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berencana mengubah skema dana bagi hasil (DBH) PPh Pasal 21 menjadi berdasarkan domisili pekerja. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai skema yang saat ini berlaku, distribusi DBH PPh Pasal 21 ke daerah pemberi kerja, sudah adil dalam mengakomodasi kebutuhan pemerintahan. “Kami harapkan tentunya [DBH] PPh 21 itu semakin […]
-
Amankan Setoran, DJP Gencar Awasi Kegiatan Usaha dan Tagih Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menggencarkan pengawasan di berbagai sektor usaha, terutama terhadap wajib pajak di sektor kehutanan guna mengamankan penerimaan negara sekaligus menertibkan wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP secara aktif mengawasi kegiatan usaha bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung. “Dalam konteks Satgas PKH, memang […]
-
Kaji Peluang Penurunan PPN, Purbaya: Harus Hati-hati
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan timnya bakal mengkaji peluang turunnya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini 11 persen. Meski demikian, Purbaya mengatakan kajian ini setidaknya bakal melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dalam mengambil kebijakan. “Saya harus hati-hati, jangan sampai saya turunin tahu-tahu berantakan […]
-
Tak Banyak Proyek, DJP Pertimbangkan Reviu PPh Final Jasa Konstruksi
Ditjen Pajak (DJP) berpandangan saat ini terbuka ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi skema PPh final yang selama ini berlaku atas penghasilan dari jasa konstruksi. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan ruang untuk mengevaluasi skema PPh final jasa konstruksi kian terbuka mengingat kini program pemerintah belum berfokus pada pembangunan proyek besar. “Waktu itu ada insentif untuk Covid-19. […]
WA only