Author: Admin 19
-
Sudah Tidak Bekerja, Apakah NPWP Bisa Dinonaktifkan? Ini Penjelasan DJP
Status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kerap menjadi perhatian bagi wajib pajak yang sudah tidak lagi bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap. Kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan tentang apakah NPWP akan otomatis dinonaktifkan ketika wajib pajak berhenti bekerja atau usahanya berhenti. Sebagian orang juga merasa khawatir terkait kewajiban administrasi atau potensi sanksi jika status NPWP […]
-
Pacu Konsumsi, Vietnam Akan Turunkan Tarif Pajak Penghasilan
Vietnam menyiapkan jurus baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lewat perubahan kebijakan pajak. Vietnam akan menaikkan ambang batas penghasilan bebas pajak dan meningkatkan potongan pajak bagi tanggungan dalam upaya meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti dilansir Reuters, kebijakan baru pajak Vietnam itu dilaporkan media pemerintah Vietnam pada Jumat (17/10/2025), mengutip resolusi parlemen dan seorang menteri […]
-
Usulan Pembebasan PPh dengan Upah Maksimal Rp 10 Juta Ditolak Purbaya, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan menaikkan batas besaran gaji tidak kena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP), bagi pekerja dengan pendapatan maksimal Rp 10 juta per bulan. Sebagaimana diketahui, terdapat usulan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp 10 juta untuk semua sektor pekerja, untuk mendorong daya beli masyarakat yang […]
-
Kemenkeu Tegaskan Skema DBH PPh Pasal 21 di Tiap Daerah Sudah Adil
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berencana mengubah skema dana bagi hasil (DBH) PPh Pasal 21 menjadi berdasarkan domisili pekerja. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai skema yang saat ini berlaku, distribusi DBH PPh Pasal 21 ke daerah pemberi kerja, sudah adil dalam mengakomodasi kebutuhan pemerintahan. “Kami harapkan tentunya [DBH] PPh 21 itu semakin […]
-
Amankan Setoran, DJP Gencar Awasi Kegiatan Usaha dan Tagih Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menggencarkan pengawasan di berbagai sektor usaha, terutama terhadap wajib pajak di sektor kehutanan guna mengamankan penerimaan negara sekaligus menertibkan wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP secara aktif mengawasi kegiatan usaha bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung. “Dalam konteks Satgas PKH, memang […]
WA only