Author: Admin 19
-
Pemda Makin Digital, Pajak-Retribusi Nontunai Sentuh Rp165 T
Nilai retribusi dan pajak daerah yang menggunakan sistem digital atau nontunai mencapai Rp165 triliun pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam opening ceremony FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurut Airlangga, retribusi online di daerah tersebut meningkat 10,6% dari tahun lalu. “Retribusi daerah yang menggunakan […]
-
Penyatuan Atap, Hak Keuangan Hakim Pajak Disetarakan Hakim Banding MA
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) bakal turut memuat klausul mengenai status dan hak keuangan para hakim pajak. Panitera Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak Aditya Agung Priyo Nugroho mengatakan status para hakim Pengadilan Pajak akan disetarakan dengan hakim di MA. Hak […]
-
API Sambut Insentif Pajak, Percepatan Restitusi Dinilai Bantu Industri Tekstil
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyambut rencana pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi industri berorientasi ekspor, termasuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan outsourcing dan percepatan restitusi pajak. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, percepatan restitusi menjadi hal yang penting bagi industri tekstil karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. […]
-
DJP: STP Tak Selalu Berarti WP Lakukan Pelanggaran Besar
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak (WP) yang menerima surat tagihan pajak (STP) tidak perlu langsung menganggap dirinya melakukan pelanggaran besar. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya mengatakan STP dapat diterbitkan karena berbagai kondisi perpajakan. Selain kekurangan pembayaran pajak, STP dapat berkaitan dengan sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, serta hasil penelitian administrasi DJP. “STP itu […]
-
Semua Entitas Harus Daftar WP GloBE dan Lapor SPT, Tak Bisa Diwakilkan
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE tidak bisa diwakilkan kepada 1 entitas konstituen. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye mengatakan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE harus dilaksanakan oleh seluruh entitas konstituen yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional tercakup GloBE. Meski terdapat beberapa negara yang memungkinkan entitas konstituen […]
WA only