Author: Admin 19
-
Digaji Negara, 5.268 ASN di Kabupaten Cirebon Justru Tunggak Pajak Kendaraan
Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tercatat masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Data Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Cirebon menunjukkan, hingga awal 2026 terdapat 5.268 unit kendaraan milik ASN yang belum melunasi kewajiban pajaknya, terdiri dari 4.687 unit roda dua dan 581 unit roda empat. Pelaksana Tugas Kepala P3DW […]
-
Gandeng Kantor Pajak, Pemprov Rancang Template Excel SPT Masa PPh 21
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Bali bersama KPP Pratama Denpasar Timur menggelar sosialisasi perpajakan guna menguji kertas kerja template Excel untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui aplikasi Coretax DJP. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah BKPAD Provinsi Bali Ni Made Budi Setiawati mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk menyeragamkan perhitungan […]
-
Ekonom Ungkap Penyebab Setoran Pajak 2025 Meleset dari Target
Realisasi penerimaan pajak nasional sepanjang 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, mencapai Rp 1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kondisi ini menyebabkan kekurangan penerimaan pajak atau defisit Rp 271,7 triliun. Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, Ph.D., […]
-
DJP Rilis Beberapa Surat Edaran, Dari Soal MAP hingga Pengaduan Pajak
Dirjen pajak menerbitkan beberapa surat edaran yang mengatur mulai dari pedoman penerimaan pengaduan pajak hingga pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (14/1/2026). Pedoman baru mengenai pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure (MAP) termuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-18/PJ/2025 yang mencabut surat […]
-
Bayar Rp314 Juta, Penyidikan Pajak atas WP Ini Dihentikan
Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan atas tersangka tindak pidana pajak berinisial JBEH. Penyidikan dihentikan mengingat tersangka JBEH telah mengajukan penghentian penyidikan dan melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi berupa denda yang secara keseluruhan Rp314,92 juta sesuai dengan Pasal 44B UU KUP. “Berdasarkan gelar perkara tersebut, pihak Kejaksaan Agung memutuskan bahwa cukup alasan untuk menghentikan penyidikan […]
WA only