Author: Admin 19
-
Perlu Justifikasi yang Tepat untuk Adakan Tax Amnesty Lagi
Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang perlu menentukan justifikasi yang tepat sehingga dapat menyelenggarakanamnesti pajak (tax amnesty). Director of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji mengatakan justifikasi yang jelas diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan RUU Pengampunan Pajak dan penentuan fitur-fitur dalam tax amnesty. “Menurut saya tax amnesty itu adalah instrumen kebijakan yang extraordinary dalam […]
-
Syarat dan Prosedur Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Daftar Sekarang
Program pemutihan pajak kendaraan 2025 memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak. Untuk mengikuti program pemutihan pajak ini Anda wajib mengikuti prosedurnya dengan menyiapkan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, dan KTP. Kemudian mendaftar secara online atau datang ke Samsat terdekat untuk mengisi formulir, melakukan verifikasi data, lalu membayar pajak pokok tanpa dikenakan denda. Program ini memberikan […]
-
Setoran dari Pusat dan Pajak Daerah Seret, Arus Kas Pemprov Terganggu
Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) sedang menghadapi tekanan fiskal pada awal tahun anggaran 2025. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri Venni Meitaria Detiawati menyebut kondisi arus kas pemprov sedang tidak sehat akibat seretnya penerimaan, baik dari pajak daerah maupun dari dana transfer dari pemerintah pusat. “Memang saat ini, cash flow kami tidak dalam keadaan […]
-
Transaksi BPHTB Kini Lebih Cepat dan Mudah Lewat Pajak Online
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong transformasi digital dalam layanan perpajakan. Salah satu terobosan terbaru adalah kemudahan dalam proses transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini bisa dilakukan tanpa menunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris […]
-
RI akan Kurangi Tarif PPN Impor Produk AS, Ini Penjelasan Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk merelaksasi besaran tarif pajak pertambahan nilai atau PPN impor untuk barang dari AS akan berlaku umum. Artinya, akan ada perbedaan skema kebijakan dengan keputusan untuk merelaksasi kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN yang dikhususkan untuk barang-barang produksi sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT) […]
WA only