Author: Admin 19
-
Ingin Ajukan KUR hingga Ratusan Juta, WP Aktifkan Kembali NPWP
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan asistensi kepada seorang wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengaktifkan kembali NPWP pada 26 Mei 2025. Seorang wajib pajak berinisial AR, didampingi istrinya, mendatangi KP2KP Sinjai untuk mengajukan pengaktifan NPWP miliknya yang sebelumnya berstatus non-efektif. Nanti, NPWP itu akan dipakai wajib pajak untuk mengajukan Kredit Usaha […]
-
DJP Imbau Wajib Pajak Waspadai Modus-Modus Baru Penipuan
Ditjen Pajak (DJP) kembali meminta para wajib pajak untuk mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Kini, urusan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), implementasi coretax administration system, hingga mutasi pegawai DJP turut digunakan oleh oknum penipu untuk menipu wajib pajak. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus […]
-
Pemerintah Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan
Pemerintah menerbitkan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang turut menegaskan peran online single submission (OSS) sebagai kanal untuk mengajukan insentif perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/6/2025). Pada Pasal 188 ayat (3) PP 28/2025, telah diatur bahwa subsistem fasilitas penanaman modal merupakan salah satu dari […]
-
Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final 0,5 Persen untuk UMKM hingga Akhir 2025
Pemerintah memperpanjang kebijakan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang Paket Stimulus Ekonomi pada Senin, 16 Desember 2024. “Bagi dunia usaha, khususnya UMKM, kebijakan PPh Final […]
-
Soal Proses Aksesi RI ke OECD, DPR Dorong Perbaikan Sistem Pajak
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR menegaskan bakal mendukung rencana Indonesia bergabung dalam Organisation for Economic Co-operation Development (OECD). Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan parlemen turut memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan peta jalan aksesi Indonesia ke OECD. Misal, bersinergi dengan pemerintah dalam menyusun regulasi dan kerangka legislasi yang sejalan dengan rekomendasi OECD […]
WA only