Author: Admin 19
-
Wali Kota Banjarbaru: Warga taat bayar pajak tutupi efisiensi anggaran
Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mendorong kesadaran warga agar taat membayar pajak untuk menutupi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. “Kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya dana APBD yang dialokasikan Pemkot sehingga kami mendorong masyarakat sadar bayar pajak,” ujar Aditya di Banjarbaru, Senin. Menurut Aditya di sela […]
-
Setoran Anjlok Gegara Coretax, DPD Bakal Panggil Bos Pajak
Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo imbas adanya potensi anjloknya penerimaan negara pada awal tahun karena permasalahan sistem Coretax yang muncul sejak implementasi pada 1 Januari 2025. Nawardi mengaku mendapatkan informasi Ditjen Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025, dari sebelumnya pada periode yang sama […]
-
Airlangga Sinyalkan RI Batal Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kode bahwa Indonesia bisa saja batal menerapkan pajak minimum global 15 persen. Hal buntut penolakan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia sendiri mulai memberlakukan pajak minimum global per tahun pajak 2025. Penerapan pajak tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 terkait Pengenaan Pajak Minimum […]
-
Stimulus Ekonomi 2025: Pemerintah Bebaskan PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dalam keterangannya menjelaskan, […]
-
Ada Aturan Baru, Begini Hitung-hitungan PPN 12% Kecuali Barang Mewah
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. PMK 11/2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan latar belakang penerbitan PMK-11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga […]
WA only