Author: Admin 19
-

Migrasi Data Faktur dari e-Faktur ke Coretax Paling Lambat 2 Hari
Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) penjual yang dibuat melalui e-faktur akan dimigrasikan ke coretax administration system dan bisa dilihat pada menu daftar pajak masukan PKP pembeli. Data faktur pajak dari aplikasi e-faktur akan termigrasi secara otomatis paling lambat 2 hari sejak faktur pajak diterbitkan oleh PKP penjual. Bila faktur pajak tak […]
-

Cara ‘Sat Set’ & Syarat Bikin NPWP Online di Coretax
Masyarakat kini bisa mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System, tanpa perlu ke kantor pajak. Fitur ini bisa diakses mulai 1 Januari 2025 lalu, seiring dengan pemberlakuan Coretax System. KP2KP Enrekang, Rio Lutfi Bryantama, menjelaskan bahwa lonjakan pendaftar NPWP sering terjadi pada awal tahun adalah hal […]
-

Mobil Listrik Dapat Insentif Pajak Lagi Tahun Ini, DJP Bilang Begini
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemberian insentif pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. DJP menjelaskan insentif pajak kendaraan listrik dan hybrid diatur dalam PMK 12/2025. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil listrik dan PPnBM DTP untuk mobil hybrid. “Insentif ini merupakan salah satu manfaat dari […]
-

Anggota DPR Desak Kemenkeu Turunkan PPN Tiket Pesawat: Harga Bisa Turun 30%
Presiden Prabowo Subianto meminta harga tiket pesawat diturunkan secara maksimal. Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat. “Nah, ada komponen lain yang memungkinkan (untuk diturunkan), dan ini peranannya dari Kemenkeu. Yaitu Kemenkeu menurunkan PPN. Jadi PPN tiket domestik (diturunkan), kalau tiket luar […]
-

Anggaran Diperketat, Setoran PPN ke Kas Negara Berpotensi Seret
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membawa konsekuensi bagi penerimaan negara, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN). Aliran dana yang sebelumnya deras menggerakkan roda pembangunan kini harus dibatasi, sehingga menciptakan dampak yang luas terhadap perekonomian. Sekedar mengingatkan, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Direktur Eksekutif […]
WA only