Author: Admin 19
-
Aturan Pemeriksaan Data Konkret Bisa Tingkatkan Kepatuhan Pajak?
Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menilai Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan karena mempercepat proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Menurut Prianto, aturan tersebut merupakan bentuk naskah dinas internal Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.01/2021. “Naskah dinas […]
-
Penerimaan PPh dan PPN Anjlok, Pajak Sulsel Baru Terkumpul Rp6,27 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) selama Januari – Agustus 2025 baru terkumpul Rp6,27 triliun, menurun 8,94% secara netto jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp6,89 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing terkontraksi 14,05% dan […]
-
Insentif Mengguyur, Kas Penerimaan Pajak Bisa Seret di Akhir Tahun
Pemerintah dihadapkan pada dilema fiskal menjelang akhir tahun 2025. Di satu sisi, berbagai kebijakan insentif digelontorkan untuk menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi menekan laju penerimaan pajak yang sudah melambat sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai, pemerintah menghadapi tantangan berat […]
-
Ancaman Retaliasi AS Hambat Indonesia Pungut Pajak Google Hingga Netflix
Hingga saat ini Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk memajaki penghasilan dari ekonomi digital, terutama penghasilan platform multinasional seperti Google dan Netflix. Hal ini berkaitan dengan konsep Pilar Satu dalam kerangka kerja OECD yang bertujuan merealokasi laba ke negara pasar. Analis Senior Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Melani Dewi […]
-
Gaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas Pajak, Pemerintah Siapkan Aturan Baru
Pemerintah memastikan pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta akan mendapat keringanan pajak penghasilan (PPh) 21. Kebijakan ini masuk dalam rangkaian Paket Ekonomi 2025 yang baru saja dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Kabinet Merah Putih pada Rabu (1/10/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan melalui skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah […]
WA only