Author: Admin 19
-
Dukung Penagihan Pajak, Kejari Amankan Penerimaan Rp2,8 Miliar
Kejaksaan Negeri Karangasem berhasil memulihkan penerimaan pajak daerah senilai hampir Rp2,8 miliar. Hal tersebut dilakukan melalui pendampingan intensif kepada pemerintah daerah dalam penagihan piutang pajak. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem Shinta Ayu Dewi R.R mengatakan penerimaan pajak yang berhasil dipulihkan berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) […]
-
Purbaya Jamin Defisit APBN Tak Melebar Meski Setoran Pajak Melambat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) tahun fiskal 2025 tidak melebar walaupun penerimaan pajak masih kontraksi hingga saat ini. Purbaya menegaskan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3% sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, defisit bisa dijaga dengan cara mengelola anggaran secara efisien dan efektif dalam mendukung berbagai program […]
-
Masa Aktif Kode Billing Kini Diperpanjang Jadi 14 Hari
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperpanjang masa aktif kode billing dari 7 hari menjadi 14 hari. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (18/12/2025). Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan perpanjangan masa aktif kode billing tersebut melalui Pengumuman No. PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktif Kode Billing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan […]
-
Bank Dunia Perkirakan Tax Ratio Indonesia pada 2025 dan 2026 Turun Drastis
Bank Dunia alias World Bank memperkirakan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia 2025 pada 2026 mengalami penurunan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2025, tax ratio Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 9,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2024 yang sebesar 10,1% PDB. Sementara pada […]
-
Hashim Sebut Purbaya Ditugasi Cari Tambahan Tax Ratio Sebesar 6% PDB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk mewaspadai risiko ketidakwajaran harga transaksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Menurut auditor pemerintah, hingga 2024, Kementerian Keuangan masih belum memiliki peraturan khusus terkait dengan penghitungan harga dasar komoditas CPO yang menjadi landasan untuk mengenakan pajak penghasilan. […]
WA only