Author: Admin 19
-
Sri Mulyani Minta Orang Mampu Ikut Gotong Royong dengan Patuh Bayar Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar kelompok masyarakat tergolong mampu dan menikmati hasil pembangunan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa permintaannya itu dilakukan guna mewujudkan penerimaan negara dengan berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud olehnya yakni kelompok yang tidak mampu dibantu oleh negara dengan bantuan sosial (bansos), bantuan pendidikan dan kesehatan, subsidi serta fasilitas […]
-
Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan. “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12). […]
-
Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. […]
-
Ini Potensi Penerimaan PPN yang Hilang untuk Keberpihakan Masyarakat
KEBIJAKAN pajak yang ditempuh pemerintah tidak jarang memunculkan potensi penerimaan yang hilang (revenue forgone). Dengan kata lain, ada kesengajaan untuk tidak memungut pajak sebagai penerimaan untuk tujuan lain yang dianggap lebih penting (prioritas). Tujuan yang dimaksud seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mendukung dunia bisnis, serta meningkatkan iklim investasi. Instrumen […]
-
Pajak Alat Berat Bikin Beban Industri Kian Berat
UU HKPD berlaku, Pemda bisa pungut pajak alat berat dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jual Industri pengguna alat berat harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang hampir pasti diberlakukan awal tahun 2025, industri pengguna alat berat juga harus menanggung Pajak Alat Berat (PAB) yang bakal dipungut Pemerintah Daerah […]
WA only