Author: Admin 19
-

Deretan Kategori Barang Mewah yang Bisa Kena Pajak 12 Persen
Pemerintah memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, PPN 12 persen disebut hanya akan ditujukan pada barang-barang mewah. “Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor, yang berkaitan dengan barang mewah. Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” kata Ketua Komisi XI DPR […]
-

Pemerintah tengah finalisasi insentif fiskal untuk 2025
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah tengah melakukan finalisasi insentif fiskal untuk tahun 2025 sebagai kompensasi dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Insentif yang dimaksud mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti. “Sedang dikaji untuk menyeimbangkan dampak […]
-

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Tahun 2025, Ada Buat Kendaraan Listrik
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan pemerintah sedang melakukan finalisasi insentif fiskal untuk tahun 2025 sebagai kompensasi dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Insentif yang dimaksud mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti. “Sedang dikaji untuk menyeimbangkan dampak […]
-

Pakar Otomotif Kritisi Potensi Dampak Insentif Fiskal ke Berbagai Jenis Mobil
Rencana pemberlakuan kebijakan insentif fiskal yang menyasar berbagai jenis mobil diyakini dapat berdampak positif terhadap kelangsungan usaha industri otomotif nasional. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita sebelumnya menyampaikan, pemerintah menyiapkan skema insentif untuk industri otomotif yang meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif PPN dan […]
-

Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku di 2025, Ini Respons Pengusaha Mobil
Para pelaku usaha kendaraan roda empat mengingatkan dampak rencana penerapan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 mendatang. Sebagai informasi, payung hukum kebijakan opsen pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Secara umum, opsen dikenakan atas […]
WA only