Author: Admin 19
-

Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin menurun. “Nanti Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) saja yang menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang […]
-

Menteri Keuangan Sri Mulyani Bungkam Soal Tarif PPN 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap memilih bungkam saat ditanya nasib keputusan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Pertanyaan tersebut diajukan oleh awak media usai Sri Mulyani menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (3/12). Masalahnya, bukan kali ini saja Sri Mulyani bungkam saat ditanya kebijakan tersebut. Belakangan ini, Sri […]
-

Pihak Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tetap Jalan, Bantah Ucapan Luhut Ditunda!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali komitmennya untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun 2025. Kenaikan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, menyampaikan bahwa seluruh proses yang tengah berjalan di Kemenkeu masih mengarah pada implementasi […]
-

Dihujani Pertanyaan soal PPN, Sri Mulyani Enggan Komentar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar saat dihujani pertanyaan perihal ketetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun depan. Dia juga menolak berkomentar meski kebijakan itu berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Alih-alih memberikan keterangan dan kejelasan mengenai posisi pemerintah terhadap PPN, Bendahara Negara itu terus bergegas menuju mobilnya saat dijumpai pewarta di Kantor […]
-

BKPM Akan Perbarui Perincian Industri Pionir Penerima Tax Holiday
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan revisi atas Peraturan BKPM No. 7/2020 perihal perincian industri pionir yang berhak memanfaatkan tax holiday. Perincian industri pionir tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020 s.t.d.d PMK 69/2024 yang memperpanjang masa berlaku tax holiday hingga 31 Desember 2025. “Pada 8 Oktober, kami mendapat […]
WA only