Author: Admin 19

Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai, insentif yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi.  Awalil mengatakan insentif yang perlu disiapkan pemerintah untuk menggairahkan permintaan dan daya beli masyarakat harus merupakan bagian dari strategi dan kebijakan mendorong produksi. Peningkatan produksi secara umum artinya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi.  “Namun, tidak cukup asal besaran yang […]

Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB ‘hanya’ mencapai 9,48% per Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari capaian periode yang sama tahun lalu dan dari target yang ditetapkan RPJMN. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau […]

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar dalam melakukan penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Kerja sama penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Bapenda Kabupaten Blitar dan Kejari Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua pihak pada tahun lalu. “Kami menggunakan pendekatan […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK 80/2024 yang mengatur tata cara pemberian fasilitas pajak dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Beleid tersebut dirilis untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pemberian fasilitas pajak atas pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri. “…perlu […]

PMK 81/2024 turut memuat ketentuan penandatanganan dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Sesuai dengan ketentuan PMK 81/2024, tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. “Penandatanganan dokumen elektronik … yang harus […]