Author: Admin 19
-
Bank Dunia Perkirakan Tax Ratio Indonesia pada 2025 dan 2026 Turun Drastis
Bank Dunia alias World Bank memperkirakan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia 2025 pada 2026 mengalami penurunan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2025, tax ratio Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 9,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2024 yang sebesar 10,1% PDB. Sementara pada […]
-
Hashim Sebut Purbaya Ditugasi Cari Tambahan Tax Ratio Sebesar 6% PDB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk mewaspadai risiko ketidakwajaran harga transaksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Menurut auditor pemerintah, hingga 2024, Kementerian Keuangan masih belum memiliki peraturan khusus terkait dengan penghitungan harga dasar komoditas CPO yang menjadi landasan untuk mengenakan pajak penghasilan. […]
-
Kemenkeu: Tak Ada Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak pada 2026
Besaran batas penghasilan bebas pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hampir satu dekade tidak mengalami penyesuaian. Sejak terakhir kali disesuaikan pada 2016 menjadi Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), angka tersebut bertahan hingga sekarang, di tengah kenaikan biaya hidup dan inflasi yang terus berjalan. Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal […]
-
Cara Ajukan Validasi SSP PPh PHTB Via Coretax secara Mandiri
SESUAI dengan ketentuan Pasal 2 PER-08/PJ/2022, orang pribadi atau badan yang telah menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh PHTB) harus mengajukan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Merujuk Pasal 3 ayat (1) PER-08/PJ/2022, penelitian tersebut terdiri atas penelitian formal […]
-
Jangan Salah! 5 Jenis Olahraga Ini Tak Termasuk Natura Bebas Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 turut mengatur pemberian jenis dan batasan fasilitas olahraga dari pemberi kerja kepada pegawai yang dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan. Berdasarkan PMK 66/2023, fasilitas olahraga yang dikecualikan dari objek PPh tersebut ialah fasilitas olahraga selain olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif. […]
WA only