Author: Admin 19
-
Resmi Jadi Presiden, Prabowo Diminta Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunda pelaksanaan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Permintaan itu disampaikan Eddy usai menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 – 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, […]
-
Deret Beban Baru Bakal Kuras Kantong Warga RI di 2025, Siap-Siap
Dua bulan lagi tahun 2024 akan berakhir. Selain harapan baru dalam menyambut tahun 2025 mendatang, akan ada ‘beban’ baru bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah harga barang, jasa dan iuran wajib kemungkinan akan naik imbas kebijakan pemerintah yang rencananya mulai berlaku tahun depan. Beban tersebut berupa Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, dan penerapan cukai Minuman […]
-
The Fed Minneapolis Sebut Pemerintah Harus Kenakan Pajak atau Larang Bitcoin, Kenapa?
Riset terbaru oleh the Federal Reserve Bank of Minneapolis telah sarankan aset seperti Bitcoin perlu dikenakan pajak atau dilarang. Hal ini agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat menjaga defisit. Mengutip Cointelegraph, Senin (21/10/2024), dalam ekonomi di mana pemerintah mencoba mempertahankan defisit permanen memakai utang menciptakan masalah untuk penerapan kebijakan, demikian pernyataan Minneapolis the Fed dalam […]
-
The Fed Minneapolis Sebut Pemerintah Harus Kenakan Pajak atau Larang Bitcoin, Kenapa?
Riset terbaru oleh the Federal Reserve Bank of Minneapolis telah sarankan aset seperti Bitcoin perlu dikenakan pajak atau dilarang. Hal ini agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat menjaga defisit. Mengutip Cointelegraph, Senin (21/10/2024), dalam ekonomi di mana pemerintah mencoba mempertahankan defisit permanen memakai utang menciptakan masalah untuk penerapan kebijakan, demikian pernyataan Minneapolis the Fed dalam […]
-
Pemerintah Lanjutkan Gratis Pajak Beli Rumah hingga Akhir 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berlanjut hingga 31 Desember 2024. “Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN, kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP PPN untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 […]
WA only