Author: Admin 19

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berpotensi naik pada Januari 2025 mendatang, sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN itu akan naik dari saat ini 11% menjadi 12% pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hingga kini Prabowo belum membuat pernyataan tetap mempertahankan tarif PPN atau tidak. Namun, adik kandung Prabowo, yakni Hashim […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan, penyesuaian tarif itu sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kami sampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanat UU […]

Kehadiran Badan Penerimaan Negara sebagai otoritas terpisah dari Kementerian Keuangan tidak akan secara otomatis mewujudkan ambisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan tanpa disertai reformasi menyeluruh.  Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Prof. Haula Rosdiana, mengungkapkan pendapat ekonom dan […]

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan opsen pajak yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, pertimbangan penundaan tersebut dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang cenderung mengalami penurunan.  Jika hal tersebut dipaksakan, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin tertekan sehingga menggangu laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2025. […]

Kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara tetangga. Hal ini menjadi latar belakang pengaturan kembali kebijakan PPN, termasuk kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan menjadi 12% yang berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang tentang Harmoninasasi Peraturan Perpajakan (HPP). Rendahnya kinerja PPN itu tercermin dari angka […]