Author: Admin 19
-
Bapenda Kendari: Realisasi pajak capai Rp137 miliar hingga Agustus
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pajak di daerah itu sebesar Rp137 miliar periode Januari hingga Agustus 2024. Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti, di Kendari, Rabu, mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, terjadi peningkatan 8,23 persen. “Kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang […]
-
Jadi Miskin, Kelas Menengah RI Diusulkan Bebas Pajak hingga Dapat BLT
Kelas menengah Indonesia jatuh miskin. Dengan menurunnya kelas menengah ini berisiko tinggi terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga, yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Kelas menengah di Indonesia turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Padahal, kelompok dalam hierarki sosial ekonomi itu punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Center […]
-
Kejar Tunggakan Pajak Rp150 Juta, 23 Unit Motor Trail Disita KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita aset milik wajib pajak PT RI dalam rangka menagih utang pajak senilai Rp150 juta. Aset-aset yang disita kali ini berupa 23 unit sepeda motor trail. Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara I Arridel Mindra mengatakan penagihan pajak berupa penyitaan aset dilakukan dalam hal upaya-upaya kantor pajak […]
-
Pemkab Purbalingga Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Ini Perinciannya
Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, menerapkan peraturan pajak daerah baru sejak 1 Januari 2024, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga 15/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan itu diterbitkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melalui perda itu, pemkab mengatur 8 tarif pajak daerah yang berlaku […]
-
Demi Kepastian Hukum, Pajak Seharusnya Dikenakan Tanpa Diskresi
Pajak seharusnya dikenakan oleh otoritas pajak berdasarkan undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diskresi. Founder DDTC Darussalam mengatakan undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR selaku wakil wajib pajak. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. “Kesepakatan bersama itu adalah kepastian, jangan ada yang di luar kesepakatan […]
WA only