Author: Admin 19

  • UU HKPD Berlaku, Uji Kir di Daerah Ini Gratis Mulai 2024

    UU HKPD Berlaku, Uji Kir di Daerah Ini Gratis Mulai 2024

    Dinas Perhubungan Kota Madiun tidak lagi mengenakan biaya atas uji kendaraan bermotor (uji kir) mulai Selasa (2/1/2024). Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Amari Widhiatmoko menjelaskan biaya uji kir dibebaskan seiring dengan diberlakukannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Penghapusan retribusi ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Bahwa, mulai […]

  • Pemprov DKI Bebaskan Pokok PBB-P2 100% untuk NJOP Hingga Rp 2 M

    Pemprov DKI Bebaskan Pokok PBB-P2 100% untuk NJOP Hingga Rp 2 M

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 terkait PBB-P2 dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Peraturan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan […]

  • Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

    Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

    MULAI 1 Januari 2001, sistem desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan. Dalam 2 dekade terakhir ini, tak sedikit capaian positif yang diambil dari pelaksanaan sistem tersebut. Meski begitu, pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mulai dari pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal, local tax ratio yang masih […]

  • Dirjen Pajak Beberkan Beberapa Tantangan dalam Menaikkan Tax Ratio

    Dirjen Pajak Beberkan Beberapa Tantangan dalam Menaikkan Tax Ratio

    Ditjen Pajak (DJP) berpandangan rasio pajak (tax ratio)masih harus ditingkatkan meskipun target penerimaan pajak senantiasa tercapai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan rasio pajak Indonesia saat ini masih sekitar 10%. Rasio pajak bahkan sempat menyentuh angka 8,3% pada 2020 akibat pandemi Covid-19. “Tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan resources yang […]

  • Risiko yang Dialami jika Tak Padankan NPWP dengan NIK hingga Akhir Juni

    Risiko yang Dialami jika Tak Padankan NPWP dengan NIK hingga Akhir Juni

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 mengharuskan para wajib pajak (WP) memadankan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemadanan ini wajib dilakukan paling lambat 30 Juni 2024. Jika diabaikan, para wajib pajak bakal mendapat kesulitan dalam berbagai pelayanan pajak dan keuangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) […]

WhatsApp WA only