Author: Admin 19
-

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024). Pertemuan kali ini merupakan yang kedua setelah Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden […]
-

Ingat, Hanya 5 Pihak yang Bisa Pakai Jaminan Tertulis untuk Kepabeanan
Kementerian Keuangan menetapkan 5 pihak yang dapat menggunakan jaminan tertulis dalam rangka kepabeanan. Adapun jaminan berarti garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Jaminan tersebut salah satunya berupa jaminan tertulis. “Jaminan tertulis … berupa surat pernyataan tertulis dari terjamin yang […]
-

Kembali ke Setelan Pabrik, Kantor Pajak Gantungkan Nasib ke Komoditas
Penerimaan negara dari pajak terus anjlok sejalan dengan melandainya harga komoditas. Penurunan tersebut semakin menegaskan jika pemerintah sangat tergantung kepada harga komoditas untuk mendongkrak penerimaan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak Januari-April 2024 mencapai Rp 624,19 triliun atau terkontraksi 9,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Amblesnya penerimaan disebabkan oleh turunnya setor Pajak Penghasilan (PPh) non-migas. […]
-

Karyawan Kerja di IKN Gaji Bebas Pajak Sampai 2035!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut salah satunya memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). “Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final,” seperti dikutip dari Pasal […]
-

BKF Jamin Insentif Pajak Berlimpah Buat IKN Gak Bikin Tekor Negara
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menegaskan insentif pajak bagi Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan mengerus basis penerimaan yang sudah ada. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BKF Febrio N. Kacaribu dalam paparan APBN Kita 2024, Senin (27/5/2024). Febrio mengungkapkan tujuan IKN ini mendorong pemerataan pembangunan sehingga bisa mewujudkan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan IKN dilakukan bertahap dan […]
WA only