Author: Admin 19
-

PFII Bebaskan Pajak Warisan Family Office
Pemerintah memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasioanl Indonesia (PFII) tidak akan mengenakan pajak warisan atas aset tertentu yang dikelolamelalui skema family office. Kebijakan ini disiapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik pengelolaan kekayaan global. Direktur jendral Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suheruddin mengatakan, ketentuan tersebut mengacu pada praktik yang lazim […]
-

DJP: Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 54,7 Triliun hingga Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 54,7 triliun per 30 Juni 2026. Apabila dirinci penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital terbagi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 42,01 triliun, pajak atas aset kripto Rp 2,09 triliun, […]
-

Cara DJP Minta Informasi Keuangan WP untuk Kepentingan Sengketa Pajak
Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026, Ditjen Pajak (DJP) mengatur tata cara permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) informasi keuangan dalam rangka penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum di bidang perpajakan. Upaya administratif dan upaya hukum yang dimaksud di antaranya adalah keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Merujuk SE-9/PJ/2026, ada 2 pihak yang berwenang […]
-

Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2023 Masih Lewat DJP Online, Bukan Coretax
Wajib pajak yang ingin membayar PPh badan untuk tahun pajak 2023 tidak dapat menggunakan kode billing deposit di Coretax DJP. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakan bisa tidaknya pelunasan PPh Badan tahun pajak 2023 melalui ID Billing Deposit di Coretax DJP. Terkait dengan itu, Kring Pajak menjawab bahwa pelunasannya masih melalui DJP Online. […]
-

Cegah PHK, DPR Minta DJP Permudah WP Dapat Kelonggaran Bayar Pajak
Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah mempermudah perusahaan memperoleh keringanan atau dispensasi pembayaran pajak sebagai salah satu upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Zainul, kemudahan memperoleh keringanan pembayaran pajak dapat membantu perusahaan bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut juga bisa melonggarkan arus kas perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya PHK. “Kalau memang […]
WA only