Author: Admin 19
-
Jangka Waktu PPh Final 0,5% Mau Dihapus, Ini Bocoran Bos Pajak
Jangka waktu penerapan PPh final 0,5% untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan perseroan perorangan (PT Perorangan) bakal dihapus. Hal itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan, secara rinci poin yang akan direvisi adalah […]
-
Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026
DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]
-
DJP Merespon Penggeledahan Kejaksaan Agung ke Sejumlah Pegawai Pajak
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara ihwal penggeledahan terhadap kantor dan rumah pegawai pajak yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan saat ini lembaganya masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan […]
-
DJP Bakal Terima Data Transaksi Kripto Lewat AEoI, Aturan Berlaku 2026
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan bahwa data transaksi mata uang kripto hingga dompet digital akan menjadi objek pertukaran data dalam rangka pertukaran perpajakan secara otomatis alias AEOI. Bimo menuturkan bahwa pihaknya sedang menggodok regulasi untuk mempertukarkan data transaksi kripto hingga e-wallet dalam rangka automatic exchange of information (AEoI). Sebelumnya, informasi yang […]
-
Bos Pajak Godok Aturan Buat Intip Dompet Digital
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto. Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata […]
WA only