Author: Admin 19
-
Kejagung Beberkan Alasan Cekal Eks Dirjen Pajak
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal alasan mencekal mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020. Total ada lima orang yang diajukan cekal. Selain Ken, Kejagung juga turut mencekal Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI, […]
-
Bos Djarum dan Eks Dirjen Pajak Dicekal Terkait Kasus Pajak, Purbaya Dukung Kejagung
Petinggi Grup Djarum terseret dalam kasus dugaan korupsi pajak terkait pelaksanaan tax amnesty tahun 2016–2020 yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini terendus setelah Kejagung melakukan penggeledahan sejumlah rumah pejabat pajak yang diduga terlibat kasus tersebut. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan Kejagung sudah […]
-
Kebiajkan Fiskal Bikin Ngeri, Asing Kabur dari SBN
Arus modal asing deras keluar dari pasar surat berharga negara (SBN). Bank Indonesia (BI) mencatat, pada periode 10-13 November 2025, asing jual neto sebesar Rp 6,33 triliun di pasar SBN. Jumlah ini lebih besar dari jual neto sepekan sebelumnya sebesar Rp 2,69 triliun. Sejak awal tahun (ytd), dana asing tercatat jual neto sebesar Rp 6,45 […]
-
Insentif Properti Disiapkan
China tengah menyiapkan langkah baru untuk menahan pelemahan pasar propertinya. Ini termasuk opsi subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pembeli rumah pertama, peningkatan insentif pajak, dan penurunan biaya transaksi. Menurut laporan Reuters, Kamis (20/11), rencana ini sudah dibahas sejak kuartal III, seiring penurunan penjualan dan harga rumah yang kian dalam. Tapi, waktu pelaksaaan dan […]
-
Pajak Ekspor dan Pasar Batubara Indonesia
Pemerintah Indonesia kembali berencana menerapkan pajak eskpor batubara mulai 2026. Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia pernah menerapkan bea keluar batubara pada 2006 silam, namun kemudian dihapus. Alasannya saat itu pemerintah ingin mendorong ekspor, menjaga daya saing industri sekaligus meningkatkan penerimaan devisa. Dua dekade berlalu, situasinya berubah. Pemerintah melihat perlunya kembali memungut pajak ekspor. […]
WA only