Author: Admin 19
-
Ekonomi Belum Membaik, Menkeu Purbaya Akui Target Pajak 2025 Berat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini sangat berat. Meski begitu, dia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kinerja aparat pajak, melainkan akibat tekanan ekonomi. “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai. Karena ekonominya […]
-
Risiko Shortfall Pajak di Depan Mata, Andalkan Ekonomi Saja Tak Cukup?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalahkan kondisi ekonomi sebagai biang keladi penurunan performa penerimaan pajak. Padahal, kalau mengacu kepada realisasi sampai September 2025, kinerja penerimaan pajak belum mencerminkan kondisi ekonomi yang tumbuh 5,01% year to date. Purbaya sendiri berdalih penurunan penerimaan pajak hingga periode kuartal III/2025 terjadi karena roda perekonomian yang bergerak stagnan, khususnya di […]
-
Pengurus Perlu Pahami, Aturan Pajak BUMDes Beda dengan Pemerintah Desa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga memberikan edukasi terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan untuk BUMDes dan pemerintah desa pada 4 November 2025. Penyuluh Pajak KPP Pratama Purbalingga Imet Nur Kharisma menegaskan kegiatan edukasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes perihal perpajakan. Salah satu materinya ialah hak dan kewajiban perpajakan untuk BUMDes. “BUMDes […]
-
Dapat Email Imbauan Bayar Pajak dari DJP? WP Perlu Lakukan Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan email blast berisi imbauan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Wajib pajak yang mendapatkan email imbauan tersebut bisa mengecek tagihan pajak masing-masing melalui akun coretax system. Setelah masuk ke laman coretax, wajib pajak bisa langsung mengeklik menu pembayaran. “Akses coretax melalui coretaxdjp.pajak.go.id, cek tagihan pajak Anda pada menu […]
-
Risiko Tak Penuhi Kewajiban PPh: Akses Pembuatan Faktur Pajak Dicabut!
Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) turut menjadi faktor penonaktifan akses pembuatan faktur pajak oleh otoritas. Topik ini ramai diperbincangkan netizen selama sepekan terakhir, menyusul terbitnya Peraturan Dirjen Pajak PER-19/PJ/2025. Dari 6 kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PER-19/PJ/2025, 3 di antaranya memiliki keterkaitan langsung […]
WA only