Author: Admin 19
-
Ada Pojok Pajak, Ratusan Pegawai RSUD Ramai-Ramai Aktivasi Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene melaksanakan kegiatan Pojok Pajak pada 30 Oktober 2025 guna membantu pegawai RSUD Hajjah Andi Depu melakukan aktivasi akun coretax dan mendapatkan kode otorisasi DJP. Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Majene Hermawan Wida Pratama menjelaskan Pojok Pajak merupakan langkah aktif kantor pajak untuk mengakselerasi jumlah wajib pajak yang mengaktivasi […]
-
OJK Sambut Baik Perpanjangan Insentif PPN DTP untuk Pembelian Rumah hingga 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik keputusan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga tahun 2026. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menilai, kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan sektor properti, yang pada gilirannya juga […]
-
Pemerintah Terapkan PPh Final UMKM 0,5% Tanpa Batas Waktu, Begini Dampaknya
Pemerintah berencana menerapkan skema permanen insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi (OP) dan Perseroan Perorangan dengan tarif 0,5%, tanpa batasan waktu. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai, kebijakan ini mencerminkan arah reformasi fiskal yang lebih inklusif […]
-
Buat Kode Otorisasi Coretax, WP Perlu Siapkan Passphrase
Kode otorisasi yang dibuat oleh wajib pajak melalui coretax administration system harus dilengkapi dengan passphrase. Passphrase diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik menggunakan kode otorisasi memang merupakan orang yang memiliki kode otorisasi dimaksud. “Passphrase adalah kode angka dan huruf yang kita masukkan ketika kita melakukan tanda tangan. Jadi ini cara […]
-
WP Klarifikasi Blokir Akses FP, KPP Harus Tanggapi dalam 5 Hari Kerja
Kantor pelayanan pajak (KPP) memiliki waktu selama 5 hari kerja untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi dari wajib pajak yang akses pembuatan faktur pajaknya dinonaktifkan berdasarkan PER-19/PJ/2025. Bila klarifikasi yang disampaikan oleh wajib pajak hingga jangka waktu 5 hari kerja terlewati, akses wajib pajak terhadap pembuatan faktur pajak bakal diaktifkan kembali. “Dalam hal jangka waktu sebagaimana […]
WA only