Author: Admin 19
-
Keliru Pakai NPPN Jadi Data Konkret, Bisa untuk Basis Pemeriksaan
Wajib pajak yang salah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) berpotensi dilakukan pengawasan atau pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Senin (29/9/2025). Kesalahan dalam menggunakan NPPN kini dikategorikan sebagai data konkret berupa bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib […]
-
Ajukan Nilai Buku atas Pengalihan Harta terkait Merger, Perlukah SKF?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta untuk penggabungan usaha setelah memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah mendapatkan surat keterangan fiskal. Penjelasan dari Kring Pajak itu merespons cuitan warganet yang menanyakan perlu tidaknya surat keterangan fiskal (SKF) agar wajib pajak dapat menggunakan nilai buku dalam […]
-
Keliru Pakai NPPN Jadi Data Konkret, Bisa untuk Basis Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) menyediakan Simulator Terpandu Coretax sebagai sarana edukasi bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/10/2025). Meski begitu, simulator coretax tersebut baru mengakomodasi simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Adapun simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan diinformasikan […]
-
Lapor SPT Wajib Pakai Coretax Mulai Tahun Depan
Para pembayar pajak, bersiaplah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, mulai tahun 2026 pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan akan dilakukan melalui Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan sistem ini menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan mempermudah wajib pajak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Rosmauli memperkirakan akan ada sekitar 14 […]
-
Pemerintah Catat Rp8,77 Triliun Pajak Ekonomi Digital, PPN PMSE Dominan
Pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara. Pemerintah mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp8,77 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2025. “Pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara di era digital ini,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rosmauli, dalam […]
WA only