Author: Admin 19
-
Pemerintah Bidik 200 Perusahaan Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dengan mengejar 200 wajib pajak besar yang menunggak pembayaran pajak. Mayoritas dari penunggak tersebut merupakan perusahaan dengan nilai tunggakan mencapai Rp 60 triliun. Dari jumlah itu, realisasi pembayaran per September 2025 baru sekitar Rp 5,1 triliun atau 8,5 persen yang dilakukan oleh 84 wajib pajak. Upaya ini ditargetkan tuntas pada […]
-
Pemungutan Pajak oleh Marketplace Tak Otomatis, Harus Ada Penunjukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace sebagaimana termuat dalam PMK 37/2025 tidaklah berlaku secara otomatis. Analis Senior Kebijakan Fiskal Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Melani Dewi Astuti menekankan pemungutan dilaksanakan hanya oleh penyedia marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. “Pemungutannya hanya akan jalan kalau […]
-
Purbaya Tunda Pajak 0,5% Pedagang Online, DPR: Langkah Realistis!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut dinilai Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan dan tetap mendukung pelaku usaha kecil. “Ini langkah pemerintah yang […]
-
Jaga Ekonomi, Pemprov Adakan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan
Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan penghapusan denda atau pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 1 Oktober 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melunasi PKB. Selain itu, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Program ini adalah salah satu upaya menjaga […]
-
Pergub Baru Atur Ulang Pajak Jakarta, Wajib Pajak Dapat Keringanan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025. Aturan baru ini mengatur ulang mekanisme dan menjadi pedoman baru yah memberikan keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak daerah serta sanksi administrasi. Pergub ini menggantikan aturan lama yang terpisah-pisah. Dengan begitu mekanisme kini dibuat lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun […]
WA only