Author: Admin 19
-
Perpanjangan PPh Final UMKM Dijamin Berlaku Meski Aturan Belum Rilis
Pemerintah menjamin seluruh wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% hingga 2029. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (2/10/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan pajak ini berlaku bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. […]
-
Asosiasi Dukung Penundaan Penerapan Pajak E-Commerce, Berharap Ini ke Pemerintah
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Sekjen idEA Budi Primawan menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar masukan dari pelaku usaha sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa membebani industri secara berlebihan. “Khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan […]
-
Pemkab Sidrap dan KP2KP Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak ASN
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Pemkab Sidrap) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap sepakat memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan ini muncul saat kunjungan Kepala KP2KP Sidrap, Hairul, ke Kantor Bupati Sidrap, di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulsel, Selasa (30/9/2025). Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang […]
-
Negara di Karibia Ini Gelar Tax Amnesty, Semua Denda Pajak Diampuni
Pemerintah Saint Lucia melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Plt. Pengawas Keuangan Otoritas Pajak Felicia Ellie mengatakan tax amnesty tidak membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak. Sebab, keringanan pajak hanya berlaku untuk denda dan bunganya. “Ini sesuatu yang perlu kami perjelas. Jumlah pajak tetap harus dibayar. […]
-
Pemkab Hanya Atur Pajak Parkir, Bukan Tarif Parkir
Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menegaskan pemda tidak bertanggung jawab menentukan tarif parkir kendaraan bermotor, tetapi hanya mengatur soal tarif pajak parkir. Kepala Bapenda Kabupaten Berau Djupiansyah Ganie mengatakan penetapan tarif parkir di suatu lokasi seperti gedung parkir dan bandara merupakan kewenangan pengelola atau perusahaan jasa perparkiran. “Bapenda tidak menetapkan tarif [parkir]. Itu murni kewenangan […]
WA only