Author: Admin 21
-
DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Pajak 100 Persen hingga Akhir 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak sampai dengan 2025. Sanksi dihapus sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi bergantung pada waktu wajib […]
-
DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak bukan merupakan pemutihan. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang pajak meskipun sanksi administratif dihapus. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan fasilitas tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh wajib pajak. Untuk memanfaatkannya, […]
-
Ditjen Pajak: Baru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5.757 wajib pajak telah menerapkan ketentuan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) per 22 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 25% dari total 22.662 wajib pajak yang terindikasi masuk dalam cakupan GMT. Para wajib pajak tersebut tergabung dalam 1.988 […]
-
Sanksi Administrasi Pajak Kini Bisa Dihapus, DJP Ungkap Persyaratannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Syarat itu di antaranya wajib pajak tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya. […]
-
Pemerintah Siapkan Diskon Tarif Pesawat untuk Nataru, Cek Jadwalnya
Pemerintah menyiapkan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Masyarakat sudah bisa membeli tiket dengan skema insentif tersebut, untuk jadwal penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman […]
WA only