Author: Admin 21
-

Penerimaan Pajak Karyawan Turun Hingga April 2025, Efek Banyak PHK?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 atau pajak karyawan masih mengalami penurunan secara kumulatif Januari hingga April 2025. Apabila dihitung, penerimaan PPh 21 hingga April 2025 hanya mencapai Rp 85,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan 13,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp 98 triliun. Hanya saja, […]
-

Penjelasan Sri Mulyani soal APBN Berbalik Surplus Setelah 3 Bulan Tekor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak ekonomi dunia. APBN dinilai mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dalam negeri. Sri Mulyani lalu menyampaikan Postur APBN sampai dengan akhir April 2025 tercatat mulai positif. Pendapatan negara berada di angka Rp 810,5 triliun atau 27% dari target, lalu […]
-

Kapan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 HarusDibuat? Begini Aturannya
Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025, Ditjen Pajak DJP mengatur sejumlah ketentuan pajak dalam pelaksanaan coretax administration system. Salah satunya terkait dengan kapan bukti pemotongan atas PPh Pasal 21/26 wajib dibuat. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21/26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 […]
-

Restoran Lalai Setor Pajak,Pemda Gencarkan Pendataan dan Penagihan
Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau, menemukan banyak pelaku usaha masih lalai menyetorkan pajak daerah saat melaksanakan inspeksi ke 2 pusat perbelanjaan. Plt Kepala Bapenda Pekanbaru Tengku Denny Muharpan mengatakan petugas telahmendatangi 30 restoran di kedua mal tersebut. Hasilnya, mayoritas pelaku usahamenyetorkan dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan omzet yang ada. “Kita dapati beberapa […]
-

BPK Temukan Ada Beda Data Penyetoran PPN/PPH dengan Data Wajib Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, terdapat dua LKKL yakni Badan Pangan Nasional dan Badan […]
WA only