Author: Admin 21
-
Untuk Jakarta yang Lebih Baik, Ketahui Beda Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam pembangunan DKI Jakarta, penerimaan tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari retribusi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua instrumen ini digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik, namun memiliki perbedaan fungsi dan mekanisme. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha tanpa imbalan […]
-
Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%
Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru. Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan […]
-
Pemerintah Jepang Setujui Pajak Kripto 20%, Setara dengan Pajak Saham
Pemerintah Jepang dilaporkan mendukung rencana penerapan tarif pajak tetap (flat tax) sebesar 20% atas keuntungan aset kripto, sebuah perubahan besar dari struktur pajak saat ini yang dianggap membebani investor. Rencana reformasi pajak tersebut pertama kali diusulkan oleh Financial Services Agency (FSA) pada pertengahan November, dengan target pengajuan rancangan undang-undang pada awal 2026. Kini, pemerintah dan koalisi partai berkuasa di Parlemen […]
-
Lapor SPT Lewat Coretax, Begini Cara Gabungkan NPWP Suami-Istri
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa kewajiban pajak istri bisa digabung dengan suami di Sistem Administrasi Perpajakan Coretax. Dengan demikian, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi lebih sederhana. “Sistem perpajakan di Indonesia menganut konsep keluarga sebagai bentuk satu kesatuan ekonomis, tetapi DJP memberikan hak kepada istri sebagai wajib pajak untuk memilih status kewajiban perpajakannya yakni […]
-
Pemkot Cimahi Hapus Denda PBB hingga Akhir Tahun
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, menggelar pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak bumidan bangunan (PBB) hingga akhir tahun. Kepala Bappenda Kota Cimahi Mardi Santoso mengatakan fasilitas ini merupakankelanjutan dari keringanan PBB sebesar 10% dan 5% yang diberikan oleh Pemkot Cimahi pada Januari hingga Mei 2025. “Sekarang sampai dengan Desember itu penghapusan denda […]
WA only