Author: Admin 21
-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I Blokir 37 Rekening Penunggak Pajak Rp480 Miliar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I bersama delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasinya melakukan aksi penagihan serentak berupa pemblokiran rekening terhadap 37 penunggak pajak, Kamis (20/11/2025). Langkah tegas ini menyasar tunggakan pajak dengan total nilai Rp 480,19 miliar. Sebelum sampai pada tindakan pemblokiran, para Juru Sita Pajak Negara (JSPN) […]
-
Edukasi WP, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan PPN atas Penyerahan LPG
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo memberikan edukasi terkait dengan penghitungan PPN untuk agen liquefied petroleum gas dan pembuatan faktur pajaknya pada 7 November 2025. Petugas pajak dari KPP Pratama Palopo menjelaskan bahwa agen liquefied petroleum gas (LPG) adalah pengusaha yang menerima LPG tertentu dari Pertamina dan bertugas untuk menyalurkannya ke pangkalan-pangkalan. “Pemerintah menjamin keadilan, […]
-
Target Pajak 2026 Rp2.357 Triliun Terlalu Tinggi, Purbaya Perlu Andalkan Coretax
Pengamat pajak menilai bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasang target penerimaan pajak APBN 2026 yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, strategi untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan Coretax maupun ekstensifikasi penerimaan ke transaksi digital dipandang perlu. Untuk diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun pada tahun depan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang (UU) APBN 2026. Direktorat Jenderal […]
-
Nunggak Rp25,4 M, Pengusaha Semarang Disandera Kantor Pajak!
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak inisial SHB di Semarang. SHB merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Semarang yang memiliki utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451,00. “Penyanderaan kami lakukan sebagai langkah penegakan hukum sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa […]
-
Pegawai Pajak Dapat Sentimen Negatif Soal SP2DK, Begini Respons DJP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menilai pegawai pajak kerap kali mendapat sentimen negatif dari wajib pajak yang mendapatkan surat cinta alias surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Bimo menjelaskan wajib pajak tidak perlu khawatir ketika mendapat SP2DK karena otoritas pajak bertujuan untuk meminta keterangan dari wajib pajak bersangkutan. Menurutnya, pendekatan ini cukup manusiawi dan […]
WA only