Author: Admin 21

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Slovenia merilis rancangan undang-undang pada hari Kamis di Ljubljana yang mengusulkan pajak sebesar 25% atas keuntungan dari penjualan aset kripto. Kemenkeu Slovenia membuka ruang diskusi publik hingga 5 Mei 2025. Dikutip dari bitcoin.com, Minggu (20/4/2025), inisiatif ini diperkenalkan oleh Direktorat Pajak, Bea Cukai, dan Sistem Pendapatan Publik Lainnya Kementerian Keuangan, merupakan bagian dari upaya yang lebih […]

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, memastikan telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2025 kepada masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yang menjadi wajib pajaknya. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan, hal ini sesuai dengan perintah Walikota Pekanbaru […]

Wajib pajak yang telah membayar sendiri PPh final atas penghasilan dari pengalihan real estat kepada special purpose company SPC atau kontrak investasi kolektif KIK tertentu kini wajib melaporkannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut harus dilakukan maksimal 20 hari setelahmasa pajak berakhir. SPT Masa PPh Unifikasi tersebut dianggap telah disampaikan […]

Dekan Asian Development Bank ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia perlu mulai mengimplementasikan pajak karbon. Selain itu, penerapan pajak karbon juga dapat menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. “Pajak karbon merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia serius untuk melakukan misalkan transisi energi atau ingin mengembangkan green economy […]

Reformasi per­­­pajakan di In­­­­­­­­do­­­nesia di­­­­ga­­­dang-ga­­­dang sebagai langkah stra­­­­tegis untuk mening­kat­­­­­­­kan penerimaan ne­­­ga­­­­­­ra, memperbaiki ke­­­pa­­­tuh­­­­­an wajib pajak, dan menciptakan sistem yang lebih adil serta transparan. Namun, hingga kini, ha­­­rapan tersebut belum se­­­­pe­­nuhnya terwujud. Ber­­­ba­­­gai hambatan, mulai dari ketergantungan pada sek­­tor tertentu, kegagalan im­­­ple­­­mentasi sistem digital, hingga ma­­­salah kelembagaan, mem­­­buat reformasi pajak berjalan jauh lebih lambat dari […]